Kantor BKPSDM Mempawah
Kembali ke Beranda
Layanan Mutasi PNS

Mutasi Masuk PNS

Bagi Pegawai Negeri Sipil dari instansi luar yang mengajukan perpindahan tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dokumen Wajib

Persyaratan Mutasi Masuk

Siapkan seluruh dokumen dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB per dokumen. Pastikan secara lengkap, jelas, dan terbaca sebelum mengisi formulir.

Persyaratan Umum Pengajuan Mutasi

1

Berstatus PNS

2

Diutamakan memiliki sisa masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)

3

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah.

4

Sudah menyelesaikan perjanjian jangka waktu minimal pengabdian pada instansi asal

5

Memiliki hasil penilaian kinerja dengan predikat paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir

6

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

7

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang dan/atau hukuman disiplin berat

8

Tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau ikatan dinas tugas belajar

9

Bebas temuan dari Inspektorat instansi yang bersangkutan

10

Bersedia ditempatkan di seluruh lingkungan pemerintah kabupaten mempawah

11

Jika dipandang perlu, instansi dapat menyelenggarakan tahapan asesmen sebagai bahan pertimbangan mutasi

Kelengkapan Dokumen

1

Berstatus PNS

Wajib

Pemohon harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).

2

Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab & ABK)

Wajib

Analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK) dari instansi asal dan instansi tujuan terhadap jabatan PNS yang akan mutasi (ditandatangani oleh pejabat minimal JPT Pratama).

3

Surat Permohonan Mutasi

Wajib

Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan.

Unduh Contoh Surat
4

Surat Usul Mutasi

Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

5

Surat Persetujuan Mutasi

Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

6

Surat Pernyataan Hukuman Disiplin

Wajib

Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan (dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama).

7

Salinan SK Pangkat Terakhir

Wajib

Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir (ditandatangani paling rendah yang menduduki JPT Pratama yang menangani kepegawaian).

8

Salinan SK Jabatan Terakhir

Wajib

Salinan/fotokopi sah keputusan dalam jabatan terakhir (ditandatangani paling rendah yang menduduki JPT Pratama yang menangani kepegawaian).

9

Salinan Penilaian Prestasi Kerja

Wajib

Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (ditandatangani paling rendah yang menduduki JPT Pratama).

10

Surat Pernyataan Tugas Belajar

Wajib

Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas (dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama).

11

Surat Keterangan Bebas Temuan

Wajib

Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal paling rendah yang menduduki JPT Pratama.

12

Surat Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah

Wajib

Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.

13

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

Wajib

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen bermaterai 10.000

Unduh Contoh Surat
14

Daftar Riwayat Hidup

Wajib

Daftar Riwayat Hidup dapat di download pada Aplikasi MY ASN pemohon

15

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Wajib

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah.

Format Berkas

Pindai dokumen dalam format PDF dengan kualitas jelas dan terbaca. Hindari foto buram, terpotong, atau tidak lengkap.

Penamaan Berkas

Gunakan nama file yang rapi untuk mempermudah verifikasi, misalnya: 01_Surat_Permohonan_Budi.pdf

Bagan Alur Proses Mutasi (BKN)

Berikut adalah panduan visual rangkaian tahapan proses mutasi PNS berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gunakan tombol panah pada gambar untuk melihat jenis mutasi lainnya.

Mutasi PNS Antar-Instansi Pusat
Bagan 1 dari 6

Mutasi PNS Antar-Instansi Pusat

Perhatian Khusus Mengenai Alur Persetujuan

Tahap 1: Surat Usul Mutasi dari instansi penerima (Pemerintah Kabupaten Mempawah) baru akan diterbitkan setelah seluruh kelengkapan berkas Anda diverifikasi secara lengkap.

Tahap 2: Proses penerbitan Surat Persetujuan Mutasi Keluar dari instansi asal Anda baru dapat dilakukan setelah adanya Surat Usul Mutasi dari instansi penerima (Pemerintah Kabupaten Mempawah) tersebut.

Tahap Akhir (SIASN BKN): Penyampaian dan penginputan usul mutasi PNS ke dalam sistem SAPK / SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Instansi Penerima setelah kelengkapan semua berkas dinyatakan lengkap.

  • Seluruh dokumen wajib lengkap, jelas, dan sesuai persyaratan.
  • Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
  • Proses layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Tambahan Mutasi Masuk

1. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS yang mengajukan mutasi masuk ke Kabupaten Mempawah diberikan setelah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

2. PNS yang mutasi masuk ke Kabupaten Mempawah diangkat dalam jabatan pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)